TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEPALA BIDANG

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota,   Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup;

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota,    Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

 

SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;

2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu  tertentu;

3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;

4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;

5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;

7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produkdan kemasan produk;

9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;

10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;

12. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

13. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping; 14. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

15. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

16. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

17. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

18. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

19. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

20. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

21. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

22. Pengelolaan taman kota Kabupaten;

23. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

 

SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;

2. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;

3. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;

4. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;

5. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

6. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;

7. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;

8. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;

9. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

 

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN

1. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Perumusan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

5. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

6. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifanlokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

9. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

10. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

11. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

12. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;

13. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;

14. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

15. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

16. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

17. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

18. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

19. Pengembangan jenis penghargaan LH;

20. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

21. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

22. Perumusan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

23. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.